Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi di Lingkungan Pegawai BPS se-Kalimantan Utara

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi. Melalui Reformasi Birokrasi, BPS Provinsi Kalimantan Utara berharap dapat melayani masyarakat lebih cepat, tepat, dan profesional. Langkah-langkah strategis dalam reformasi birokrasi dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui upaya pencegahan dan penanganan terhadap gratifikasi dan korupsi dari pejabat atau pegawai di lingkungan BPS se Kalimantan Utara. Pada Jumat (26/08) BPS Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan acara bertajuk “Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi” dengan narasumber Anjas Prasetyo, S.I.P, MPA. selaku Analis Pembatasan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dimoderatori oleh Panca Oktianti, M.M (Statistisi Ahli Madya). Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pegawai di lingkungan BPS se-Kalimantan Utara mengenai ruang lingkup gratifikasi yang dilarang atau melanggar hukum, cara pelaporan gratifikasi dan program pengendalian gratifikasi. Secara umum, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Melalui pengendalian gratifikasi, semoga kita terhindar dan jauh dari tindakan korupsi.